Total Tayangan Laman

Laman

Senin, 10 Desember 2012

pendidikan pada masa kolonial


Pembahasan
Pemerintah kolonial belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, pemerintah kolonial ini merupakan pemerintah yang sudah dilengkapi departemen departemen dan badan badan pemerintah. Yang mulai menata pendidikan yang ada di Indonesia. lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama. Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanangkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.
Pendidikan dasar berkembang dan terhambat karena krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda. Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuat termasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru, bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat.
Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah. Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang sangat kuat.
Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-cri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.
            Beberapa Jenjang pendidikan pada masa Hindia Belanda
1.      Pendidikan Rendah Setingkat SD.
Pendidikan rendah terdiri atas sekolah-sekolah yang berbeda bahasa pengantarnya, yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan bahasa daerah.
A. Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Belanda
Europeesche Lagere School (ELS) atau Sekolah Rendah Eropa yang diperuntukan bagi keturunan Eropa, keturunan timur asing atau pribumi dari tokoh terkemuka. ELS yang pertama didirikan pada tahun 1817 dengan lama sekolah 7 tahun.
B. Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Daerah.
Twede Klasse School atau Sekolah Kelas Dua, disediakan untuk golongan pribumi dengan lama belajar 5 tahun. Sekolah rendah ini pertama didirikan pada tahun 1892. Volksschool atau Sekolah Desa yang disediakan untuk anak-anak golongan pribumi dengan lama belajar 3 tahun.
2.      Pendidikan Menengah Setingkat SMP/SMA
Jenis pendidikan menengah lanjutan di antaranya sbb: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) atau Pendidikan Rendah yang Diperluas merupakan kelanjutan dari sekolah rendah yang menggunakan pengantar bahasa Belanda dengan lama belajar 3-4 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi golongan pribumi dan timur.
3.      Pendidikan Menengah Setingkat SMP/SMK 
Pendidikan menengah kejuruan didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan pertukangan, teknik, dagang, pertanian dan kewanitaan. Jenis-jenis sekolah kejuruan tersebut antara lain sbb:
Ambachts Leergang adalah sekolah pertukangan dengan pengantar bahasa daerah. Selama 2 tahun pertama diberikan pengetahuan mengenai perkayuan dan besi. Tahun-tahun berikutnya diberi tambahan pengetahuan dan ketrampilan , seperti montir mobil, mebel, listrik atau pertukangan tembok. Sekolah yang pertama berdiri tahun 1881. Ambatchtsschool adalah sekolah pertukangan dengan pengantar bahasa Belanda. Sekolah ini bertujuan mencetak mandor dengan keahlian antara lain : montir mobil, mesin, listrik, kayu dan penata batu.
4.      Pendidikan Tinggi.
Pada dasawarsa kedua abad ke 20, mulailah di didirikan pendidikan tinggi bagi golongan pribumi. Beberapa pendidikan tinggi yang terkenal yaitu sbb: - Geneeskundige Hooge School (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran dengan lama belajar 6 tahun. 
-Rechtskundige Hooge School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum dengan lama belajar 5 tahun. 
- Technische Hooge School (THS) atau Sekolah Tinggi Teknik yang merupakan lembaga pendidikan tinggi teknik yang di dirikan di Bandung pada tahun 1920. Lembaga ini sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB). Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah Zending, yakni sekolah yang mempunyai tujuan penyiaran agama Kristen Protestan. Sekolah Zending diantaranya sbb: Nederlandsche Zendingsvereeniging di Jepara (1852) dan Bandung (1858).  Utreehtsche Zendingsvereeniging di Papua, Halmahera dan Buru (1859).  Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging di Jawa Tengah (1859).  Rheinische Missiongessellschaft di Sumatra Utara (1861).
Kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang-jenjang pendidikan di atas hanya dinikmati oleh sebagian kecil anak Indonesia yang mempunyai intelektual, motivasi dan keuangan yang cukup. Segala upaya di tempuh pemerintah Hindia Belanda untuk mempersempit kesempatan belajar dan mengusahakan pendidikan serendah atau selambat mungkin. Sistem gradualisme pendidikan memang dijalankan secara ketat, tetapi politik etis di bidang edukasi justru telah melahirkan kaum intelektual minoritas yang sangat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar